Gerakan Pramuka Harus Disuntik Dana APBD

Gerakan Pramuka Harus Disuntik Dana APBD

TENGGARONG – Gerakan Pramuka Kutai Kartanegara (Kukar) merasa perlu mengingatkan Pemkab agar dapat memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan kepramukaan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hal itu diungkapkan  Ketua Panitia Rakercab Gerakan Pramuka Kukar 2011, Drs Asmara Diharja MM melalui Ketua Seksi Humas H Supeno SPD MM, kemarin disela Rakercab yang dilaksanakan di gedung Pramuka, Jl Awang Sabran, Tenggarong. 

Menurutnya, regulasi terkait bantuan keuangan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dimana pada Pasal 43 ayat 1 disebutkan, keuangan Gerakan Pramuka bersumber dari iuran anggota, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada ayat 2 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari APBN dan/atau APBD.

“Jadi kami harap pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kukar juga dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kepramukaan pada APBD-P 2011 ini ataupun pada APBD 2012 mendatang,” kata Supeno.

Terkait teknis pengalokasian anggarannya jelas Supeno, Pemkab dapat mengalokasikannya pada setiap SKPD yang memiliki kegiatan dasar kepramukaan. Dia mencontohkan seperti pada Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setkab Kukar bantuan dapat dialokasikan pada kegiatan Saka Kencana, kemudian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta Dinas Perkebunan terdapat Saka Bumi.

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat Saka Bahari, lalu di Kepolisian terdapat Saka Bhayangkari. “Kemudian untuk Saka Dirgantara karena belum ada SKPD-nya makabisa dialokasikan melalui Koni di Cabor Paralayang,” terangnya. (dk)